Website Resmi Pengadilan Agama Tanggamus

  • Perbesar ukuran huruf
  • Ukuran huruf bawaan asli
  • Perkecil ukuran huruf

TUGAS POKOK

E-mail Cetak PDF

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peradilan Agama mempunyai tugas pokok dan juga tugas tambahan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menjadi tugas pokok dan kewenangan pengadilan agama, ialah : Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

A. Perkawinan, yaitu hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

  1. Izin beristeri lebih dari seorang (poligami) ;
  2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat ;
  3. Dispensasi kawin ;
  4. Pencegahan perkawinan ;
  5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
  6. pembatalan perkawinan ;
  7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri ;
  8. Perceraian karena talak ;
  9. Gugatan perceraian ;
  10. Penyelesaian harta bersama ;
  11. Mengenai penguasaan anak-anak ;
  12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya ;
  13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri ;
  14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak ;
  15. Putusan tentang pencabutan kekuasan orang tua ;
  16. Pencabutan kekuasaan wali ;
  17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut ;
  18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya ;
  19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya ;
  20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ;
  21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran ;
  22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain ;

B. Waris, yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

C. Wasiat, yaitu perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia ;

D. Hibah, yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki ;

E. Wakaf, yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah ;

F. Zakat, yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslin atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya ;

G. Infaq, yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala ;

H. Shadaqah, yaitu  perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridlo Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata ;

I. Ekonomi syari’ah, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

1. Bank syari’ah ;

2. Lembaga keuangan mikro syari’ah ;

3. Asuransi syari’ah ;

4. Reasuransi syari’ah ;

5. Reksa dana syari’ah ;

6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah ;

7. Sekuritas syari’ah ;

8. Pembiayaan syari’ah ;

9. Pegadaian syari’ah ;

10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan ;

11. Bisnis syari’ah ; (Pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006)

Sedangkan fungsinya adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berurusan dan berkepentingan dengan peradilan agama sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Selain tugas pokoknya, peradilan agama mempunyai tugas tambahan baik yang diatur oleh undang-undang maupun dalam peraturan-peraturan lainnya, yaitu :

1. Memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989).

2. Memberikan itsbat/penetapan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. (Pasal 52 A UU nomor 3 tahun 2006).

3. Memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. (Penjelasan pasal 52 A UU nomor 3 tahun 2006).

4. Menyelesaikan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan dibawahnya (Alinea 1 Penjelasan umum UU nomor 3 tahun 2006).

5. Melaksanakan tugas lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset dan penelitian.

 

Statistik

Kunjungan : 236441

Profil Pejabat

Pilihan Bahasa

Situs Penting

mahkamah agusng

badilum

dilmitum

badilag

pembaruan

putusan ma

 

Aplikasi online

JDIH MARI

Jajak Pendapat

Layanan PA Tanggamus menurut anda?