logo mahkamah agung website ramah difable
Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-tanggamus.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
Hitung Panjar Biaya Perkara Untuk menjaga Transparansi Masyarakat terhadap Lembaga Pengadilan,kini Pengadilan Agama Tanggamus menyediakan layanan Hitung Panjar Biaya berdasarkan radius tempat tinggal. Para pihak tinggal mengclik tempat tinggal Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang sesuai domisili, maka hasil biaya proses akan tampil dengan sendirinya Kunjungi
Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Hukum acara peradilan agama merupakan sebuah rangkaian peraturan - peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan - peraturan hukum tersebut. Tujuan dari suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu direalisir, jika perlu dengan paksaan
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri
SIWAS (Sistem Informasi Pengawas) SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.. Telusuri
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.
Perhatian !! : Awas oknum yang mengaku atau mengatasnamakan Pegawai / Hakim Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I.B, diantaranya adalah : • Dapat membantu menyelesaikan perkara melalui jalan pintas dengan menyerahkan sejumlah uang kepada oknum yang bersangkutan; • Menerima pendaftaran perkara diluar gedung Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I.B (dirumah dll). Dengan menetapkan panjar biaya perkara diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I.B; • Menggunakan tanda pengenal yang mirip tanda pengenal Pegawai Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I.B / Mahkamah Agung RI. Anda perlu informasi tentang cara berperkara dan biaya perkara di Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I.B atau hubungi petugas Meja Informasi pada Pengadilan Agama Kelas I.B Tanggamus setiap hari kerja : • Pukul : 08.00-16.30 WIB • Alamat : Jalan Jendral Yani Komple Pemkab. Tanggamus • Telephone : (0722)21456• Email : pa_tanggamus@yahoo.com • Website : pa-Tanggamus.go.id Jangan memberi imbalan dengan cara dan dalam bentuk apapun kepada seluruh Pegawai / Hakim dalam berurusan dengan Pengadilan Agama Tanggamus.

BERITA PENGADILAN

Jun 15th 2018 10:11 | Vabian Sahelma
0
0
0
s2sdefault

Jun 01st 2018 03:07 | Vabian Sahelma
0
0
0
s2sdefault

PA.Tangamus | Jum'at, 18 Ramadhan 1439 H / 1 Juni 2018. Pagi ini, Seluruh Hakim dan Pegawai  Pengadilan Agama (PA) Tanggamus Kelas I B menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni.

Read more...
Mei 23rd 2018 06:39 | Vabian Sahelma
0
0
0
s2sdefault

PA Tanggamus | Rabu, 9 Ramadhan 1439 H / 23 Mei 2018 Memasuki hari ke enama Puasa  ketua Pengadilan Agama (PA) Tanggamus Drs. H. Asrori, SH.,MH. yang masuk pada tim tiga Safari Ramadhan 1439H yang di pimpin oleh Sekda Kabupaten Tanggamus Andi

... Read more...
Mei 21st 2018 06:48 | Vabian Sahelma
0
0
0
s2sdefault

PA Tanggamus | Senin, 7 Ramadhan 1439 H / 21 Mei 2018. Bulan Ramadhan sungguh adalah bulan penuh dengan limpahan pahala.

 

Allah Ta’ala berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ

... Read more...
Mei 16th 2018 04:04 | Vabian Sahelma
0
0
0
s2sdefault

Tugas Pokok & Fungsi

0
0
0
s2sdefault

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peradilan Agama mempunyai tugas pokok dan juga tugas tambahan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menjadi tugas pokok dan kewenangan pengadilan agama, ialah : Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

  1. Perkawinan,yaitu hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari’ah, antara lain:
  1. Izin beristeri lebih dari seorang (poligami) ;
  2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat ;
  3. Dispensasi kawin ;
  4. Pencegahan perkawinan ;
  5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
  6. pembatalan perkawinan ;
  7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri ;
  8. Perceraian karena talak ;
  9. Gugatan perceraian ;
  10. Penyelesaian harta bersama ;
  11. Mengenai penguasaan anak-anak ;
  12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya ;
  13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri ;
  14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak ;
  15. Putusan tentang pencabutan kekuasan orang tua ;
  16. Pencabutan kekuasaan wali ;
  17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut ;
  18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya ;
  19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya ;
  20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ;
  21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran ;
  22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain ;
  1. Waris,yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;
  2. Wasiat,yaitu perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia ;
  3. Hibah,yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki ;
  4. Wakaf,yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah ;
  5. Zakat,yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslin atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya ;
  6. Infaq,yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala ;
  7. Shadaqah,yaitu  perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridlo Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata ;
  8. Ekonomi syari’ah,yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :
  9. Bank syari’ah ;
  10. Lembaga keuangan mikro syari’ah ;
  11. Asuransi syari’ah ;
  12. Reasuransi syari’ah ;
  13. Reksa dana syari’ah ;
  14. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah ;
  15. Sekuritas syari’ah ;
  16. Pembiayaan syari’ah ;
  17. Pegadaian syari’ah ;
  18. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan ;
  19. Bisnis syari’ah ; (Pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006)

Sedangkan fungsinya adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berurusan dan berkepentingan dengan peradilan agama sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Selain tugas pokoknya, peradilan agama mempunyai tugas tambahan baik yang diatur oleh undang-undang maupun dalam peraturan-peraturan lainnya, yaitu :

  1. Memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989).
  2. Memberikan itsbat/penetapan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. (Pasal 52 A UU nomor 3 tahun 2006).
  3. Memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. (Penjelasan pasal 52 A UU nomor 3 tahun 2006).
  4. Menyelesaikan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan dibawahnya (Alinea 1 Penjelasan umum UU nomor 3 tahun 2006).
  5. Melaksanakan tugas lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset dan penelitian.


Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

TypographySilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB

PNBPP Tarif Panjar Prosedur Berperkara

Chek Jadwal Sidang

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda juga dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan meng-click tombol di bawah

 

Akses Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus

TypographyPutusan Pengadilan Agama Bengkalis yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Kunjungi

Pantau Progres Pemeriksaan Upaya Hukum Kasasi/PK Anda

TypographySistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi/PK

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas